Lewati ke konten utama

Memuat konten…

Lewati ke konten utama

Glosarium Literasi

Memuat konten…

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

JDIHNv1.68.5 (e0938f2)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.68.5 (e0938f2)

|

Beranda
Dokumen
undang-undang nomor 6 tahun 2023

undang-undang nomor 6 tahun 2023

tentang

cipta kerja menjadi undang-undang

Tanggal pengundangan31 Maret 2023

StatusBerlaku

Ringkasan Struktur Materi Relasi Perubahan Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait Metadata

Beranda
Dokumen
undang-undang nomor 6 tahun 2023

undang-undang nomor 6 tahun 2023

tentang

cipta kerja menjadi undang-undang

Tanggal pengundangan31 Maret 2023

StatusBerlaku

Ringkasan Struktur Materi Relasi Perubahan Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait Metadata

Mencabut:

undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan

Menetapkan:

peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja

Mengubah:

undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan
undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial
undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung
undang-undang nomor 6 tahun 2017 tentang arsitek
undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan
undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman
undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan
undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani
undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura
undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan
undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
undang-undang nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi
undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan
undang-undang nomor 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran
undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian
undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan
undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal
undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal
undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun
undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi
undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran
undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan
undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika
undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman
undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan
undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang pos
undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi
undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran
undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan
undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional
undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional
undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial
undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia
undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah
undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan
undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten
undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara
undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus
undang-undang nomor 36 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang
undang-undang nomor 37 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang menjadi undang-undang
undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

Naskah untuk dokumen ini belum tersedia.

Naskah untuk dokumen ini belum tersedia.