JDIHN
Beranda
GlosariumLiterasi
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak jdihn@kemenkum.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.32.1 (dev)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami
  • Tentang

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
·v1.32.1 (dev)
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah
1 (satu) Hari
adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
ABRI
adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah
Acara Kenegaraan
adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat dihadiri oleh Presiden dan /atau wakil presiden serta Pejabat Negara dan undangan lain.
peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2018 tentang keprotokolan
Acara Kenegaraan
adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan
Acara Resmi
adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2018 tentang keprotokolan
Acara Resmi
adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan
Aceh
adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh
Adaptasi
adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budaya
Adaptasi
adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya
Adaptasi
adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
undang-undang nomor 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika
1 (satu) Hari

adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
ABRI

adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah
Acara Kenegaraan

adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat dihadiri oleh Presiden dan /atau wakil presiden serta Pejabat Negara dan undangan lain.

peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2018 tentang keprotokolan
Acara Kenegaraan

adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.

undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan
Acara Resmi

adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau pejabat Pemerintahan serta undangan lain.

peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2018 tentang keprotokolan
Acara Resmi

adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.

undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan
Aceh

adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh
Adaptasi

adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budaya
Adaptasi

adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya
Adaptasi

adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.

undang-undang nomor 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika
  • Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 1011
  • Next