Apa itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman?

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Berlaku.

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman?

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Tentang apa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman?

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman berkaitan dengan bidang INFORMASI-MEDIA-FILM.

Apa itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman?

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Berlaku.

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman?

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Tentang apa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman?

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman berkaitan dengan bidang INFORMASI-MEDIA-FILM.

undang-undang nomor 33 tahun 2009

tentang

perfilman

Q: Apakah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman masih berlaku?

Status hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman saat ini: Berlaku.

Q: Kapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman diundangkan?

Tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman belum tercatat di JDIHN.

Tanggal pengundangan-

StatusBerlaku

Riwayat Perubahan

1 perubahan tercatat

Diubah Dengan

undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi undang-undang

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l4l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060) diubah sebagai berikut: Pasal 14, Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 78. Menghapus Pasal 79.