Glosarium Tentang

Beranda
Dokumen
undang-undang nomor 1 tahun 2023

undang-undang nomor 1 tahun 2023

tentang

kitab undang-undang hukum pidana

Tanggal Pengundangan1 Januari 2023

StatusBerlaku

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

Pengaduan
Penilaian

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami

© 2026 BPHN

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)

|

|

Ringkasan Struktur Materi Peraturan Terkait Naskah Terkait Metadata

Mencabut:

undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana
undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah republik indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana
undang-undang nomor 1 tahun 1960 tentang pengubahan kitab undang undang hukum pidana
peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 16 tahun 1960 tentang eberapa perubahan dalam kitab undang-undang hukum pidana
undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian
undang-undang nomor 4 tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan
undang-undang nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan kitab kitab undang undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara
peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 18 tahun 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam kitab undang-undang hukum pidana dan alam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 gustus 1945
undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang

Mengubah:

undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Mencabut Sebagian:

undang-undang darurat nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil
undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang r.i. dahulu nr 8 tahun 1948
penetapan presiden nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia
undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi undang-undang
undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis
undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi
undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan
undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang
undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme
undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
penetapan presiden nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Belum ada dokumen konsolidasi

Belum ada dokumen konsolidasi