JDIHN: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Glosarium Literasi

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

Kontak jdihn@kemenkum.go.id

© 2026 BPHN · JDIHNv1.53.6 (a1d664f)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

Pengaduan

Tentang

Beranda
FAQ
Kontak Kami
Tentang

© 2026 BPHN

·

Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·

·v1.53.6 (a1d664f)

|

Beranda
Dokumen
undang-undang nomor 1 tahun 2023

undang-undang nomor 1 tahun 2023

tentang

kitab undang-undang hukum pidana

Tanggal pengundangan2 Januari 2023

StatusBerlaku

Ringkasan Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait Metadata

Mencabut:

undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana
undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah republik indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana
undang-undang nomor 1 tahun 1960 tentang pengubahan kitab undang undang hukum pidana
peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 16 tahun 1960 tentang eberapa perubahan dalam kitab undang-undang hukum pidana
undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian
undang-undang nomor 4 tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan
undang-undang nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan kitab kitab undang undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara
peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 18 tahun 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam kitab undang-undang hukum pidana dan alam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 gustus 1945
undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang

Mengubah:

undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Mencabut Sebagian:

undang-undang darurat nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil
undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang r.i. dahulu nr 8 tahun 1948
penetapan presiden nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia
undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi undang-undang
undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis
undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi
undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan
undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang
undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme
undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
penetapan presiden nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

Belum ada satu naskah untuk peraturan ini

Latar Belakang

KUHP ini menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda, untuk menghadirkan hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan moral bangsa. Latar belakangnya adalah kebutuhan reformasi hukum pidana yang berkeadilan sosial, humanis, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Materi Pokok

Mengatur asas hukum pidana, jenis tindak pidana, sistem pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, dan jenis pidana baru. Terdapat pembaruan penting seperti pengakuan terhadap living law, pidana alternatif, pengaturan pidana korporasi, dan mekanisme restorative justice.

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Berlaku efektif 3 tahun setelah diundangkan (masa transisi pembaruan hukum pidana nasional). Pemerintah wajib menyiapkan perangkat pelaksanaan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum.