Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaanadalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuanganadalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutananadalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosenadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauhadalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikananadalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerahadalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerahadalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalanadalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumiKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaanadalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuanganadalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutananadalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosenadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauhadalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikananadalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerahadalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerahadalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalanadalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi