Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menladi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2016 tentang perusahaan umum (perum) bulogadalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologiadalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikanadalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa acehadalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerahadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2020 tentang rekalamasi hutan dan rehabilitasi hutanadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksiKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menladi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2016 tentang perusahaan umum (perum) bulogadalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologiadalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikanadalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa acehadalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerahadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2020 tentang rekalamasi hutan dan rehabilitasi hutanadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksi