Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan hajiadalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariahadalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2024 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dari penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam pada instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu di indonesiaadalah bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alamadalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korbanadalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk Bantuan medis serta Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korbanadalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencanaadalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilanadalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukumadalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokatKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan hajiadalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariahadalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2024 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dari penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam pada instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu di indonesiaadalah bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alamadalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korbanadalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk Bantuan medis serta Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korbanadalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencanaadalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilanadalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukumadalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat