PP ini mengatur kewajiban eksportir untuk menempatkan DHE dari hasil pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam—termasuk mineral, batubara, perkebunan, kehutanan, dan perikanan—ke dalam rekening khusus pada bank devisa di Indonesia. Penempatan tersebut harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah pabean ekspor. DHE yang ditempatkan dalam rekening khusus dapat digunakan untuk kebutuhan pembayaran yang terkait langsung dengan kegiatan usaha, seperti bea keluar, pelunasan pinjaman, impor barang modal, pembayaran dividen, dan penanaman modal, sepanjang dibuktikan dengan dokumen yang sah. Bunga atas dana tersebut dikenai pajak sesuai ketentuan perpajakan. Pengawasan dilakukan secara terkoordinasi: Kementerian Keuangan mengawasi kepatuhan transaksi ekspor; Bank Indonesia mengawasi penyetoran dan penggunaan DHE; sedangkan OJK mengawasi rekening escrow bila digunakan. Pelanggaran terhadap kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan ekspor, hingga pencabutan izin.