Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji?

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji?

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Q: Apakah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji masih berlaku?

Status hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji saat ini: Berlaku.

Q: Kapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji diundangkan?

Tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji belum tercatat di JDIHN.

Undang-undang ini mengatur pengelolaan Keuangan Haji, yang merupakan hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan dana. Subjek hukum utama yang melaksanakan pengelolaan adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bersifat mandiri. Mekanisme pengelolaan dilakukan berdasarkan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Secara garis besar, undang-undang ini mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, sumber dan penggunaan keuangan haji, pembentukan dan wewenang BPKH, serta pertanggungjawaban dan pengawasan.

Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Dalam Ketentuan Peralihan diatur bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) wajib dibentuk paling lama satu tahun sejak undang-undang berlaku, dan segala hak serta kewajiban pengelolaan keuangan haji yang dilaksanakan oleh Menteri beralih kepada BPKH. Selama BPKH belum terbentuk, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Belum ada riwayat

Dokumen ini belum memiliki catatan perubahan.

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada riwayat

Dokumen ini belum memiliki catatan perubahan.

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

pengelolaan keuangan haji

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

pengelolaan keuangan haji

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

pengelolaan keuangan haji

pengelolaan keuangan haji

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup