Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangadalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasanadalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militeradalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya.
peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan waliadalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
undang-undang nomor 22 tahun 2000 tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1998/1999adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrialadalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang undang.
undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umumadalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agamaadalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negaraadalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksaKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangadalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasanadalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militeradalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya.
peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan waliadalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
undang-undang nomor 22 tahun 2000 tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1998/1999adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrialadalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang undang.
undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umumadalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agamaadalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negaraadalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa