Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumadalah pernyataan dari PUPN bahwa Piutang Negara telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negaraadalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggiadalah pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidupadalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumadalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanadalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.
undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umumadalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agamaadalah Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri di wilayah hukum Kawasan pabean setempat berada.
peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2017 tentang pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektualadalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.
undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negaraKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumadalah pernyataan dari PUPN bahwa Piutang Negara telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negaraadalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggiadalah pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidupadalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumadalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanadalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.
undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umumadalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agamaadalah Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri di wilayah hukum Kawasan pabean setempat berada.
peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2017 tentang pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektualadalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.
undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara