Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisikaadalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilmanadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budayaadalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatanadalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaanadalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutanadalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakitadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susunadalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikananadalah Gubernur Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisikaadalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilmanadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budayaadalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatanadalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaanadalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutanadalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakitadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susunadalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikananadalah Gubernur Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik