Undang-Undang ini mengatur pengelolaan perikanan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya ikan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pengaturan mencakup usaha perikanan, termasuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang wajib memiliki izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin kapal perikanan, serta sertifikat kelayakan pengolahan. Undang-Undang ini juga mengatur pengawasan perikanan dan penegakan hukum, termasuk pengawasan armada perikanan, pengawasan di pelabuhan perikanan, dan kewenangan penyidik perikanan dalam melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, serta tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, diatur tindak pidana perikanan yang memuat larangan, kewajiban, serta ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan perikanan tanpa izin, menggunakan alat tangkap yang dilarang, melakukan pengelolaan yang merusak kelestarian sumber daya ikan, atau menghambat pelaksanaan tugas pengawasan, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dapat berlangsung secara berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.