Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Polisi Kehutanan

Keterangan

adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Term (Indonesia)

Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP

Keterangan

adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja

Term (Indonesia)

Politik Luar Negeri

Keterangan

adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi international, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Sumber

undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri

Term (Indonesia)

Polri

Keterangan

adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

Term (Indonesia)

Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren

Keterangan

adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta SK No 006345 A memegang . . . 2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- memegang teguh ajaran Islam rahmatan lilalamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air

Term (Indonesia)

Populasi

Keterangan

adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik

Term (Indonesia)

Populasi

Keterangan

adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak

Term (Indonesia)

Pornografi

Keterangan

adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sumber

undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

Term (Indonesia)

Poros Maritim Dunia

Keterangan

adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt waskita karya tbk

Term (Indonesia)

Portal Peduli Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Portal Peduli WNI

Keterangan

adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi seluruh pelayanan dan pelindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara penempatan pekerja migran indonesia oleh badan pelindungan pekerja migran indonesia

Indonesia	Keterangan	Sumber
Polisi Kehutanan	adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.	undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP	adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.	peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja
Politik Luar Negeri	adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi international, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.	undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri
Polri	adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.	undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren	adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta SK No 006345 A memegang . . . 2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- memegang teguh ajaran Islam rahmatan lilalamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
Populasi	adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.	undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik
Populasi	adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.	undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak
Pornografi	adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.	undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi
Poros Maritim Dunia	adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.	peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt waskita karya tbk
Portal Peduli Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Portal Peduli WNI	adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi seluruh pelayanan dan pelindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara penempatan pekerja migran indonesia oleh badan pelindungan pekerja migran indonesia

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Polisi Kehutanan

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Term (Indonesia)

Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP

Keterangan

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja

Term (Indonesia)

Politik Luar Negeri

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri

Term (Indonesia)

Polri

Keterangan

adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

Term (Indonesia)

Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air

Term (Indonesia)

Populasi

Keterangan

adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik

Term (Indonesia)

Populasi

Keterangan

adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak

Term (Indonesia)

Pornografi

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

Term (Indonesia)

Poros Maritim Dunia

Keterangan

Sumber

peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt waskita karya tbk

Term (Indonesia)

Portal Peduli Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Portal Peduli WNI

Keterangan

Sumber

peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara penempatan pekerja migran indonesia oleh badan pelindungan pekerja migran indonesia

Indonesia	Keterangan	Sumber
Polisi Kehutanan	adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.	undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP	adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.	peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja
Politik Luar Negeri	adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi international, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.	undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri
Polri	adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.	undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren	adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta SK No 006345 A memegang . . . 2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- memegang teguh ajaran Islam rahmatan lilalamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.	undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
Populasi	adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.	undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik
Populasi	adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.	undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak
Pornografi	adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.	undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi
Poros Maritim Dunia	adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.	peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt waskita karya tbk
Portal Peduli Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Portal Peduli WNI	adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi seluruh pelayanan dan pelindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara penempatan pekerja migran indonesia oleh badan pelindungan pekerja migran indonesia