JDIHN
Beranda
GlosariumLiterasi
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak jdihn@kemenkum.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.32.1 (dev)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email jdihn@kemenkum.go.id

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami
  • Tentang

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
·v1.32.1 (dev)
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah
Air Permukaan
adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
Air Permukaan
adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Air Permukaan
adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
Air Tanah
adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
Air Tanah
adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Air Tanah
adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
Ajudikasi
adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Ajudikasi
adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman.
undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Akad
adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
Akad
adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
Air Permukaan

adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.

undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
Air Permukaan

adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Air Permukaan

adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
Air Tanah

adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
Air Tanah

adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Air Tanah

adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
Ajudikasi

adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Ajudikasi

adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman.

undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Akad

adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
Akad

adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 1011
  • Next