logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Air Permukaan

Keterangan

adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air

Term (Indonesia)

Air Permukaan

Keterangan

adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Air Permukaan

Keterangan

adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air

Term (Indonesia)

Air Tanah

Keterangan

adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air

Term (Indonesia)

Air Tanah

Keterangan

adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Air Tanah

Keterangan

adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air

Term (Indonesia)

Ajudikasi

Keterangan

adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Sumber

undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Term (Indonesia)

Ajudikasi

Keterangan

adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman.

Sumber

undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

Term (Indonesia)

Akad

Keterangan

adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Term (Indonesia)

Akad

Keterangan

adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
IndonesiaKeteranganSumber
Air Permukaanadalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
Air Permukaanadalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Air Permukaanadalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
Air Tanahadalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
Air Tanahadalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Air Tanahadalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air
Ajudikasiadalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Ajudikasiadalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman.undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Akadadalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
Akadadalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 1011
  • Next