Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara?

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara?

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Memuat konten…

undang-undang nomor 19 tahun 2003

tentang

badan usaha milik negara

Q: Apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara masih berlaku?

Status hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara saat ini: Berlaku.

Tanggal pengundangan19 Juni 2003

StatusBerlaku

Peraturan Pelaksana

peraturan pemerintah republik indonesia nomor io tahun 2025berlaku

organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara

melaksanakan ketentuan Pasal 3P dan Pasal 3AA ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 24 Feb 2025

peraturan pemerintah nomor 122 tahun 2021need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam saham perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan listrik negara

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 29 Des 2021

peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2022need_confirmation

pengurangan penyertaan modal negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pt indonesia asahan aluminium

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 8 Des 2022

peraturan pemerintah nomor 112 tahun 2021need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pengembangan pariwisata indonesia

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 10 Nov 2021

peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2021need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt bahana pembinaan usaha indonesia

melaksanakan ketentuan Paeal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Penrsahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indoneeia

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 6 Okt 2021

peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2021need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan listrik negara

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penrsahaan Listrik Negara

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 6 Okt 2021

peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2022need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt waskita karya tbk

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 4 Okt 2022

peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2021need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt aviasi pariwisata indonesia

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tenteng Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 6 Okt 2021

peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2022need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt adhi karya tbk

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 21 Sep 2022

peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2022need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. semen indonesia tbk

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 21 Sep 2022

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2022need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt sarana multigriya finansial

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 13 Sep 2022

peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2021need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan ( persero) pt pelabuhan indonesia iii

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 30 Agu 2021

peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2021need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. sarana multigriya finansial

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 30 Agu 2021

peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2021need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pal indonesia

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 18 Agu 2021

peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2021need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan listrik negara

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 10 Agu 2021

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2022need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan listrik negara

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 31 Agu 2022

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2022need_confirmation

perusahaan umum (perum) jasa tirta ii

melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Diundangkan 20 Jul 2022

peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2021need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt asdp indonesia ferry

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 4 Mar 2021

peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2021need_confirmation

penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan pengelola aset

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara

JDIH Kementerian Hukum

Diundangkan 17 Feb 2021