Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan ikan.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikananadalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakatadalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbanganadalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaranadalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.
undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasianadalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.
undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelejen negaraadalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikulturaadalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik pemerintah desaadalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan hajiKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan ikan.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikananadalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakatadalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbanganadalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaranadalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.
undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasianadalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.
undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelejen negaraadalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikulturaadalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik pemerintah desaadalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji