logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD

Keterangan

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Surat Tagihan PNBP

Keterangan

adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok sanksi administratif berupa denda.

Sumber

undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak

Term (Indonesia)

Surat Tagihan PNBP

Keterangan

adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

Term (Indonesia)

Surat Tagihan PNBP

Keterangan

adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak

Term (Indonesia)

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD

Keterangan

adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD

Keterangan

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD

Keterangan

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Term (Indonesia)

Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut STBLKK

Keterangan

adalah surat yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan telah tiba di Pelabuhan Perikanan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan

Term (Indonesia)

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK

Keterangan

adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri dan berisi identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahan.

Sumber

peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor

Term (Indonesia)

Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STR

Keterangan

adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang arsitek
IndonesiaKeteranganSumber
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPDadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Surat Tagihan PNBPadalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok sanksi administratif berupa denda.undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak
Surat Tagihan PNBPadalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Surat Tagihan PNBPadalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRDadalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRDadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRDadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut STBLKKadalah surat yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan telah tiba di Pelabuhan Perikanan.peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNKadalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri dan berisi identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahan.peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor
Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRadalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang arsitek
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 926
  • 927
  • 928
  • More pages
  • 1011
  • Next