Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok sanksi administratif berupa denda.
undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajakadalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajakadalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajakadalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah surat yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan telah tiba di Pelabuhan Perikanan.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikananadalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri dan berisi identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahan.
peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotorKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok sanksi administratif berupa denda.
undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajakadalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajakadalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajakadalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah surat yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan telah tiba di Pelabuhan Perikanan.
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikananadalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri dan berisi identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahan.
peratuan presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor