Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah surat yan digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.
undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukaiadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunanadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunanadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakanadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesiaadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakanadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakanadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerahKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah surat yan digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahadalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.
undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukaiadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunanadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunanadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakanadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesiaadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakanadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakanadalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah