Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang arsitekadalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteranadalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran.
undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuranadalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019 tentang keinsinyuranadalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2017 tentang pendidikan kedokteranadalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil Kebidanan kepada Bidan yang telah diregistrasi.
undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidananadalah bukti tertulis yang diberikan oleh Organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi.
undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosialadalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatanadalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.
undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatanadalah pernyataan tertulis dari pejabat polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.
peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politikKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang arsitekadalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteranadalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran.
undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuranadalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019 tentang keinsinyuranadalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2017 tentang pendidikan kedokteranadalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil Kebidanan kepada Bidan yang telah diregistrasi.
undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidananadalah bukti tertulis yang diberikan oleh Organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi.
undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosialadalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatanadalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.
undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatanadalah pernyataan tertulis dari pejabat polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.
peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik