Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak?

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak?

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Q: Apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak masih berlaku?

Status hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak saat ini: Berlaku.

Q: Kapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak diundangkan?

Tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak belum tercatat di JDIHN.

Q: Tentang apa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak?

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak berkaitan dengan bidang PAJAK DAN PERAPAJAKAN.

Undang-undang ini mengatur kedudukan Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di bidang perpajakan, berkedudukan di bawah Mahkamah Agung. Diatur mengenai susunan, kewenangan, dan tata cara penyelesaian sengketa pajak, termasuk jenis perkara yang menjadi kompetensinya seperti keberatan pajak, banding, dan gugatan. Selain itu, diatur pula mengenai hakim pajak, tata cara persidangan, pemeriksaan, putusan, serta pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak.

Ketentuan peralihan mengatur bahwa seluruh sengketa pajak yang masih diperiksa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Pajak. Pegawai, hakim, dan pejabat yang masih melaksanakan tugas di BPSP dialihkan ke Pengadilan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan penutup ditegaskan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur BPSP dinyatakan tidak berlaku, dan Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Belum ada riwayat

Dokumen ini belum memiliki catatan perubahan.

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada riwayat

Dokumen ini belum memiliki catatan perubahan.

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

pengadilan pajak

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

pengadilan pajak

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

pengadilan pajak

pengadilan pajak

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup