Karena pengaturan pekerja sosial selama ini masih parsial dan belum memiliki payung hukum sendiri, maka diperlukan undang-undang yang khusus untuk profesi pekerja sosial.

Mengatur: praktik pekerjaan sosial, standar praktik, pendidikan profesi pekerja sosial, registrasi dan izin praktik (termasuk pekerja sosial luar negeri), hak dan kewajiban pekerja sosial dan klien, organisasi pekerja sosial, dewan kehormatan kode etik, tugas & wewenang pemerintah pusat dan daerah, serta peran serta masyarakat.

UU mulai berlaku sejak diundangkan (2 Oktober 2019). Dalam Pasal penutup: peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan.

Karena pengaturan pekerja sosial selama ini masih parsial dan belum memiliki payung hukum sendiri, maka diperlukan undang-undang yang khusus untuk profesi pekerja sosial.

Mengatur: praktik pekerjaan sosial, standar praktik, pendidikan profesi pekerja sosial, registrasi dan izin praktik (termasuk pekerja sosial luar negeri), hak dan kewajiban pekerja sosial dan klien, organisasi pekerja sosial, dewan kehormatan kode etik, tugas & wewenang pemerintah pusat dan daerah, serta peran serta masyarakat.

UU mulai berlaku sejak diundangkan (2 Oktober 2019). Dalam Pasal penutup: peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan.