logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK

Keterangan

adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksi

Term (Indonesia)

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Keterangan

adalah bagran dari manajemen perusahaan angkutan umum berrrpa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelalaan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Term (Indonesia)

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Keterangan

adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil

Term (Indonesia)

Sistem Merit

Keterangan

adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

Term (Indonesia)

Sistem Nilai Tukar

Keterangan

adalah sistem yang digunakan untuk pembetunkan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar

Term (Indonesia)

Sistem OSS

Keterangan

adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2024 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota nusantara

Term (Indonesia)

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP

Keterangan

adalah sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur

Term (Indonesia)

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP

Keterangan

adalah salah satu sistem pengawasan Kapal Perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan

Term (Indonesia)

Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

Keterangan

adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif

Term (Indonesia)

Sistem pembayaran

Keterangan

adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
IndonesiaKeteranganSumber
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKKadalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksi
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umumadalah bagran dari manajemen perusahaan angkutan umum berrrpa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelalaan.peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipiladalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil
Sistem Meritadalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Sistem Nilai Tukaradalah sistem yang digunakan untuk pembetunkan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar
Sistem OSSadalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2024 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota nusantara
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKPadalah sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKPadalah salah satu sistem pengawasan Kapal Perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan.peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektualadalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif
Sistem pembayaranadalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 882
  • 883
  • 884
  • More pages
  • 1011
  • Next