logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Sekolah Pascasarjana

Keterangan

adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2022 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas negeri semarang

Term (Indonesia)

Sekolah Pascasarjana

Keterangan

adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau program pascasarjana.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2022 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas negeri surabaya

Term (Indonesia)

Sekolah Pascasarjana

Keterangan

adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau program pascasarjana.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2022 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas syiah kuala

Term (Indonesia)

Sekolah Pascasarjana

Keterangan

adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/ atau mengoordinasikan program pascasarjana.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2024 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas negeri jakarta

Term (Indonesia)

Sekolah Tinggi keagamaan

Keterangan

adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan

Term (Indonesia)

Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Keterangan

adalah salah satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber

undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Term (Indonesia)

Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat

Keterangan

adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung

Term (Indonesia)

Sekretaris Sidang

Keterangan

adalah Sekretaris Wakil Sekretaris atau Sekretaris Pengganti yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi penyelesaian sengketa pajak dalam suatu persidangan.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak

Term (Indonesia)

Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti

Keterangan

adalah Sekretaris Wakil Sekkretaris dan Sekretaris Pengganti pada Pengadilan Pajak.

Sumber

undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak

Term (Indonesia)

Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti

Keterangan

adalah Sekretaris Wakil Sekretaris dan Sekretaris Pengganti pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak
IndonesiaKeteranganSumber
Sekolah Pascasarjanaadalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2022 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas negeri semarang
Sekolah Pascasarjanaadalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau program pascasarjana.peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2022 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas negeri surabaya
Sekolah Pascasarjanaadalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau program pascasarjana.peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2022 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas syiah kuala
Sekolah Pascasarjanaadalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/ atau mengoordinasikan program pascasarjana.peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2024 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas negeri jakarta
Sekolah Tinggi keagamaanadalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan
Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerahadalah salah satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariatadalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung
Sekretaris Sidangadalah Sekretaris Wakil Sekretaris atau Sekretaris Pengganti yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi penyelesaian sengketa pajak dalam suatu persidangan.undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak
Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Penggantiadalah Sekretaris Wakil Sekkretaris dan Sekretaris Pengganti pada Pengadilan Pajak.undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak
Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Penggantiadalah Sekretaris Wakil Sekretaris dan Sekretaris Pengganti pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 851
  • 852
  • 853
  • More pages
  • 1011
  • Next