Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.
undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanadalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa baratadalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuanganadalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariahadalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2024 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dari penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam pada instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu di indonesiaadalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alamadalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariahadalah bank umum yang memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain terkait efek serta jasa lain seperti menerima dividen, bunga, dan menyelesaikan transaksi efek.
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyatadalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain; menyelesaikan transaksi efek; dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyatadalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintahKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.
undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanadalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa baratadalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuanganadalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariahadalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2024 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dari penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam pada instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu di indonesiaadalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alamadalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariahadalah bank umum yang memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain terkait efek serta jasa lain seperti menerima dividen, bunga, dan menyelesaikan transaksi efek.
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyatadalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain; menyelesaikan transaksi efek; dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyatadalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah