Undang-Undang ini menetapkan Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari 10 kecamatan (dengan ibu kota di Parigi) sebagai daerah otonom baru, melepaskan diri dari Kabupaten Ciamis. UU ini mengatur proses transisi pemerintahan yang dimulai dengan pengangkatan Penjabat Bupati oleh Mendagri paling lambat 9 bulan setelah UU diundangkan, yang bertugas membentuk perangkat daerah. DPRD akan dibentuk melalui Pemilu 2014, dan Pilkada definitif dilaksanakan paling cepat 2 tahun setelah peresmian.Ketentuan penting lainnya adalah pengalihan personel, aset, dan dokumen dari Ciamis ke Pangandaran, yang harus diselesaikan maksimal 3 tahun. Kabupaten Ciamis diwajibkan memberikan dana hibah Rp5 miliar/tahun selama 2 tahun dan bantuan Pilkada, sementara Provinsi Jawa Barat wajib memberikan bantuan dana Rp2,5 miliar/tahun selama 2 tahun dan bantuan Pilkada. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, Pemerintah berhak memotong dana perimbangan daerah induk/provinsi.