Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku.
undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesiaadalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanadalah bank umum dan bank perkreditan ralgrat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan Syariah.
peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2017 tentang surplus dan tingkat likuiditas lembaga penjamin simpanan serta pinjaman dari pemerintah kepada lembaga penjamin simpananadalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari BP Tapera dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya.
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyatadalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari BP Tapera dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyatadalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan UndangUndang mengenai Perbankan Syariah.
peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2018 kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstrukturaladalah badan usaha yang sekurang kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.
undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutanadalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpananadalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uangadalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpananKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku.
undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesiaadalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanadalah bank umum dan bank perkreditan ralgrat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan Syariah.
peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2017 tentang surplus dan tingkat likuiditas lembaga penjamin simpanan serta pinjaman dari pemerintah kepada lembaga penjamin simpananadalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari BP Tapera dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya.
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyatadalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari BP Tapera dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyatadalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan UndangUndang mengenai Perbankan Syariah.
peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2018 kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstrukturaladalah badan usaha yang sekurang kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.
undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutanadalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpananadalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uangadalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan