Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah gubernur bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatanadalah kepala daerah sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah yang rnernimpin pclaksanaan urusan pemerintahan yang mcnjadi kewcnangan daerah otonom.
undang - undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalangmerahanadalah gubernur bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang energiadalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasionaladalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumiadalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerahadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 - 2029 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 - 2029adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2020 tentang sistem informasi perdaganganadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedungKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah gubernur bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatanadalah kepala daerah sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah yang rnernimpin pclaksanaan urusan pemerintahan yang mcnjadi kewcnangan daerah otonom.
undang - undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalangmerahanadalah gubernur bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang energiadalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasionaladalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumiadalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksaadalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerahadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 - 2029 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 - 2029adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2020 tentang sistem informasi perdaganganadalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung