Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah pelaku usaha ketenaganukliran yang telah memiliki perizinan berusaha pertambangan bahan galian nuklir.
peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nukliradalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
undang-undang nomor 9 tahun 2011 tentang sistem resi gudangadalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudangadalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016 tentang lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudangadalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauhadalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budayaadalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budayaadalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedungadalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usiaadalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacatKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah pelaku usaha ketenaganukliran yang telah memiliki perizinan berusaha pertambangan bahan galian nuklir.
peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nukliradalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
undang-undang nomor 9 tahun 2011 tentang sistem resi gudangadalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudangadalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016 tentang lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudangadalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauhadalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budayaadalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budayaadalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedungadalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usiaadalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat