Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjaadalah pejabat Polri yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya serta memberikan STTP kegiatan politik.
peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politikadalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notarisadalah pejabat yang karena tugas dan/atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.
peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2020 tentang asuransi sosial prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara republik indonesiaadalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajakadalah pejabat Pemerintah di tingkat Pusat dan atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerahadalah Direktur Jenderal Pajak Direktur Jenderal Bea dan Cukai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajakadalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipiladalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipilKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjaadalah pejabat Polri yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya serta memberikan STTP kegiatan politik.
peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politikadalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notarisadalah pejabat yang karena tugas dan/atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.
peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2020 tentang asuransi sosial prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara republik indonesiaadalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajakadalah pejabat Pemerintah di tingkat Pusat dan atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerahadalah Direktur Jenderal Pajak Direktur Jenderal Bea dan Cukai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajakadalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipiladalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil