logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Pejabat Yang Memiliki Kewenangan

Keterangan

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan/ penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/atau pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LNS yang bersangkutan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2017 tentang pemberian penghasilan ketiga belas kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural

Term (Indonesia)

Pejabat yang memiliki kewenangan

Keterangan

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanalan pengangkatan/ penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/ atau pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LNS yang bersangkutan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2017 kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga non struktural

Term (Indonesia)

Pejabat yang memiliki kewenangan

Keterangan

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan pemindahan danlatau pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi LNS yang bersangkutan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2018 kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural

Term (Indonesia)

Pejalan Kaki

Keterangan

adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Sumber

undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Term (Indonesia)

Pekebun

Keterangan

adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan, dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian

Term (Indonesia)

Pekebun

Keterangan

adalahorang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Sumber

undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan

Term (Indonesia)

Pekebun

Keterangan

adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan

Term (Indonesia)

Pekebun

Keterangan

adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan

Term (Indonesia)

Pekerja

Keterangan

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja

Term (Indonesia)

Pekerja

Keterangan

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat
IndonesiaKeteranganSumber
Pejabat Yang Memiliki Kewenanganadalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan/ penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/atau pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LNS yang bersangkutan.peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2017 tentang pemberian penghasilan ketiga belas kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural
Pejabat yang memiliki kewenanganadalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanalan pengangkatan/ penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/ atau pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LNS yang bersangkutan.peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2017 kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga non struktural
Pejabat yang memiliki kewenanganadalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan pemindahan danlatau pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi LNS yang bersangkutan.peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2018 kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural
Pejalan Kakiadalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
Pekebunadalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan, dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian
Pekebunadalahorang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan
Pekebunadalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
Pekebunadalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan
Pekerjaadalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja
Pekerjaadalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 500
  • 501
  • 502
  • More pages
  • 1011
  • Next