Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipiladalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipiladalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjaadalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakafadalahlah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta ikrar Wakaf.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakafadalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2016 tentang veteran republik indonesiaadalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2018 tentang keprotokolanadalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolanadalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukanKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipiladalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipiladalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjaadalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakafadalahlah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta ikrar Wakaf.
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakafadalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2016 tentang veteran republik indonesiaadalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2018 tentang keprotokolanadalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolanadalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahadalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan