Apa itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Berlaku. Undang-Undang ini mengatur pengertian, tujuan, dan jenis harta benda wakaf, termasuk wakaf benda tidak bergerak dan bergerak. Diatur pula tata cara perwakafan, peran nazhir sebaga…

Apakah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf masih berlaku?

Status hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf saat ini: Berlaku.

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Tentang apa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf berkaitan dengan bidang KEAGAMAAN.

Apa itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah peraturan perundang-undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum. Status hukum: Berlaku. Undang-Undang ini mengatur pengertian, tujuan, dan jenis harta benda wakaf, termasuk wakaf benda tidak bergerak dan bergerak. Diatur pula tata cara perwakafan, peran nazhir sebaga…

Apakah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf masih berlaku?

Status hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf saat ini: Berlaku.

Siapa yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diterbitkan oleh JDIH Kementerian Hukum.

Tentang apa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf berkaitan dengan bidang KEAGAMAAN.

undang-undang nomor 41 tahun 2004

tentang

wakaf

Tanggal pengundangan-

StatusBerlaku

Latar Belakang

Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat peran wakaf sebagai instrumen keagamaan dan sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Pengaturan sebelumnya dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan pengelolaan yang optimal terhadap harta benda wakaf, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Materi Pokok

Undang-Undang ini mengatur pengertian, tujuan, dan jenis harta benda wakaf, termasuk wakaf benda tidak bergerak dan bergerak. Diatur pula tata cara perwakafan, peran nazhir sebagai pengelola, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, serta pendayagunaan hasil wakaf untuk kepentingan ibadah, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Selain itu, ditetapkan ketentuan mengenai pendaftaran, perubahan status harta wakaf, serta penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur hukum.

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

Semua peraturan yang berkaitan dengan wakaf yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan wakaf di Indonesia.