Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan sebelum UU ini tetap berlaku, kecuali KK dan KTP yang harus disesuaikan sesuai ketentuan UU ini. Pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada seluruh penduduk paling lambat 5 tahun sejak UU berlaku, dan semua instansi wajib menggunakan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen terkait. KTP seumur hidup yang sudah memiliki NIK tetap berlaku; yang belum memiliki NIK harus disesuaikan. Beberapa keterangan pada KTP akan dihapus setelah database kependudukan nasional terbentuk. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini. Peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak UU diundangkan. Pembentukan UPTD instansi pelaksana dilakukan paling lambat 5 tahun sejak UU diundangkan. Pemerintah wajib mengeluarkan PP tentang persyaratan dan tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak UU diundangkan. Beberapa peraturan lama yang terkait pencatatan sipil dan nama keluarga, termasuk peraturan Belanda dan UU Nomor 4 Tahun 1961, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UU ini mulai berlaku pada saat diundangkan.