Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima

Keterangan

adalah perwira tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer

Term (Indonesia)

Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima

Keterangan

adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia

Term (Indonesia)

Pangsa pasar

Keterangan

adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.

Sumber

undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Term (Indonesia)

Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Penggant

Keterangan

adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

Sumber

undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak

Term (Indonesia)

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Panitia Lelang

Keterangan

adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan Pelelangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung

Term (Indonesia)

Panitia Pemilihan

Keterangan

adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan Peserta RUA.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama

Term (Indonesia)

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK

Keterangan

adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

Term (Indonesia)

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Term (Indonesia)

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS

Keterangan

adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Indonesia	Keterangan	Sumber
Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima	adalah perwira tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.	undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer
Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima	adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.	undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia
Pangsa pasar	adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.	undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Penggant	adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.	undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak
Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Panitia Lelang	adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan Pelelangan.	peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung
Panitia Pemilihan	adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan Peserta RUA.	peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama
Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK	adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.	undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN	.	undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	.	undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS	adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.	undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima

Keterangan

adalah perwira tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer

Term (Indonesia)

Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima

Keterangan

adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia

Term (Indonesia)

Pangsa pasar

Keterangan

adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.

Sumber

undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Term (Indonesia)

Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Penggant

Keterangan

adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

Sumber

undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak

Term (Indonesia)

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Panitia Lelang

Keterangan

adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan Pelelangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung

Term (Indonesia)

Panitia Pemilihan

Keterangan

adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan Peserta RUA.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama

Term (Indonesia)

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK

Keterangan

adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

Term (Indonesia)

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Term (Indonesia)

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Term (Indonesia)

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS

Keterangan

adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Indonesia	Keterangan	Sumber
Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima	adalah perwira tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.	undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer
Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima	adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.	undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia
Pangsa pasar	adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.	undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Penggant	adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.	undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak
Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Panitia Lelang	adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan Pelelangan.	peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung
Panitia Pemilihan	adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan Peserta RUA.	peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama
Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK	adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.	undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN	.	undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	.	undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS	adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.	undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah