logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.3.0 (b16d2ee)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.3.0 (b16d2ee)
|
|

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Badan Pengelola

Keterangan

adalah badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini di bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Sumber

undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara

Term (Indonesia)

Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut BP DAU

Keterangan

adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan Dana Abadi Umat.

Sumber

undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji

Term (Indonesia)

Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH

Keterangan

adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji

Term (Indonesia)

Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKH

Keterangan

adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan haji

Term (Indonesia)

Badan Pengelola Tapera (BP Tapera

Keterangan

adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat

Term (Indonesia)

Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera

Keterangan

adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.

Sumber

undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat

Term (Indonesia)

Badan Pengelola Tapera, yang selanjutnya disebut BP Tapera

Keterangan

adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat

Term (Indonesia)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan

Keterangan

adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas

Term (Indonesia)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB

Keterangan

adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

Term (Indonesia)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH

Keterangan

adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

Sumber

undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal
IndonesiaKeteranganSumber
Badan Pengelolaadalah badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini di bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara
Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut BP DAUadalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan Dana Abadi Umat.undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji
Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKHadalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji
Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKHadalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan haji
Badan Pengelola Tapera (BP Taperaadalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat
Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Taperaadalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat
Badan Pengelola Tapera, yang selanjutnya disebut BP Taperaadalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaanadalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB.peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPBadalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPHadalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 1011
  • Next