Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Pedagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Dalam PP ini diatur kelembagaan KPBPB melalui pembentukan “Dewan Kawasan” yang menetapkan kebijakan umum sekaligus mengawasi “Badan Pengusahaan” yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan kawasan. Badan Pengusahaan diberikan wewenang luas, termasuk menerbitkan izin berusaha untuk pelaku usaha di KPBPB dan menetapkan jenis serta jumlah barang konsumsi yang bisa diperdagangkan di kawasan tersebut. PP ini juga menetapkan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha, seperti kemudahan dalam urusan kepabeanan, pajak, cukai, imigrasi, dan pembatasan barang tertentu. Selain itu, diatur pengembangan aset kawasan, pemanfaatan lahan, serta sanksi bagi pelanggaran regulasi kawasan.

PP ini mencabut PP lama (PP No. 10 Tahun 2012) terkait perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan tata laksana perdagangan di kawasan bebas. Dalam ketentuan penutup, dijelaskan bahwa aturan baru ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan KPBPB ke depan, memberikan kerangka yang lebih modern dan terintegrasi untuk mendukung investasi dan pengelolaan ekonomi kawasan bebas secara lebih efektif.

Belum ada riwayat

Dokumen ini belum memiliki catatan perubahan.

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

Belum ada riwayat

Dokumen ini belum memiliki catatan perubahan.

Belum ada uji materi

Peraturan ini belum memiliki catatan uji materi.

penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup

penyelenggaraan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas

Latar Belakang

Materi Pokok

Ketentuan Peralihan dan/atau Penutup