Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halaladalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasionaladalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaanadalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaanadalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2OLl tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2025 tentang penyesuaian iuran jaminan kecelakaan kerja bagi perusahaan industri padat karya tertentu tahun 2025adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19)adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaanadalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumenadalah penyelenggara peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang komisi yudisialadalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumenKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halaladalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasionaladalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaanadalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaanadalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2OLl tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2025 tentang penyesuaian iuran jaminan kecelakaan kerja bagi perusahaan industri padat karya tertentu tahun 2025adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19)adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaanadalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumenadalah penyelenggara peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang komisi yudisialadalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen