logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2019 tentang penyediaan tenaga teknis yang kompeten di bidang perdagangan jasa

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan corona virus disease (covid-19)

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2020 tentang pembiayaan usaha tani

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang laut

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan UruSan Pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2016 tentang veteran republik indonesia

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2024 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas negeri jakarta

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2019 tentang pengenaan sanksi administratif kepada pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang membidangi urusan keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota nusantara
IndonesiaKeteranganSumber
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2019 tentang penyediaan tenaga teknis yang kompeten di bidang perdagangan jasa
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan corona virus disease (covid-19)
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2020 tentang pembiayaan usaha tani
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang laut
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan UruSan Pemerintahan dalam negeri.peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2016 tentang veteran republik indonesia
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2024 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas negeri jakarta
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2019 tentang pengenaan sanksi administratif kepada pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang
Menteriadalah menteri yang membidangi urusan keuangan negara.peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota nusantara
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 432
  • 433
  • 434
  • More pages
  • 1011
  • Next