Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang arsitekadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrianadalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2020 tentang layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitasadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2020 tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada pt bank bukopin tbkadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakanadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidupadalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian di bidang perekonomian selaku ketua komite yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerntah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasionaladalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronikadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dencan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasionalKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang arsitekadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrianadalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2020 tentang layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitasadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2020 tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada pt bank bukopin tbkadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakanadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidupadalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian di bidang perekonomian selaku ketua komite yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan pemerntah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasionaladalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronikadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dencan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional