logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2020 tentang layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2020 tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada pt bank bukopin tbk

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidup

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian di bidang perekonomian selaku ketua komite yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber

peraturan pemerntah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dencan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang badan bank tanah
IndonesiaKeteranganSumber
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2020 tentang layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2020 tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada pt bank bukopin tbk
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelelolaan lingkungan hidup
Menteriadalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian di bidang perekonomian selaku ketua komite yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.peraturan pemerntah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dencan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang badan bank tanah
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 431
  • 432
  • 433
  • More pages
  • 1011
  • Next