logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Menteri BUMN

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi

Term (Indonesia)

Menteri Dalam Negeri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara

Term (Indonesia)

Menteri Keuangan

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara

Term (Indonesia)

Menteri Keuangan

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

Term (Indonesia)

Menteri Keuangan

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi

Term (Indonesia)

Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2017 tentang surplus dan tingkat likuiditas lembaga penjamin simpanan serta pinjaman dari pemerintah kepada lembaga penjamin simpanan

Term (Indonesia)

Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Term (Indonesia)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara

Term (Indonesia)

Menteri Pertahanan

Keterangan

adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia

Term (Indonesia)

Menteri Teknis

Keterangan

adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat Perusahaan melakukan kegiatan usaha.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2019 tentang perusahaan umum (perum) percetakan uang republik indonesia
IndonesiaKeteranganSumber
Menteri Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Menteri BUMNadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi
Menteri Dalam Negeriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara
Menteri Keuanganadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara
Menteri Keuanganadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
Menteri Keuanganadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi
Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara.peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2017 tentang surplus dan tingkat likuiditas lembaga penjamin simpanan serta pinjaman dari pemerintah kepada lembaga penjamin simpanan
Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenasadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara
Menteri Pertahananadalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara.undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia
Menteri Teknisadalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat Perusahaan melakukan kegiatan usaha.peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2019 tentang perusahaan umum (perum) percetakan uang republik indonesia
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 433
  • 434
  • 435
  • More pages
  • 1011
  • Next