Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat Perusahaan melakukan kegiatan usaha.
peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2019 tentang perusahaan umum (perum) percetakan uang republik indonesiaadalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.
undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengahadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat.
peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2018 tentang perusahaan umum (perum) damriadalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektoi peitanian.
peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2016 tentang perusahaan umum (perum) bulogadalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negaraadalah menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaraadalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/lembaga yang bersangkutan.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajakadalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negaraadalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajakKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat Perusahaan melakukan kegiatan usaha.
peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2019 tentang perusahaan umum (perum) percetakan uang republik indonesiaadalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.
undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengahadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat.
peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2018 tentang perusahaan umum (perum) damriadalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikadalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektoi peitanian.
peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2016 tentang perusahaan umum (perum) bulogadalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negaraadalah menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaraadalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/lembaga yang bersangkutan.
peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajakadalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2023 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negaraadalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tentang peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2020 pengelolaan penerimaan negara bukan pajak