logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga kesehatan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 27 tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.

Sumber

undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara republik indonesia

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang badan nasional sertifikasi profesi

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Sumber

undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.

Sumber

undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan
IndonesiaKeteranganSumber
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga kesehatan
Menteriadalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.undang-undang nomor 27 tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi
Menteriadalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
Menteriadalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.undang-undang nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara republik indonesia
Menteriadalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan
Menteriadalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang badan nasional sertifikasi profesi
Menteriadalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi
Menteriadalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional
Menteriadalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 420
  • 421
  • 422
  • More pages
  • 1011
  • Next