Undang-undang ini mengatur penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007, yang substansinya adalah penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Objek pengaturannya adalah berbagai masalah hukum yang timbul akibat bencana tsunami dan gempa, meliputi hal-hal khusus terkait penetapan ahli waris, perwalian anak di bawah umur, harta peninggalan, pengadaan tanah, wakaf, dan masalah perbankan, yang berlaku bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), serta masyarakat yang terkena dampak. Mekanisme utamanya adalah pemberian payung hukum dan penyelesaian cepat serta sederhana atas permasalahan hukum tersebut demi percepatan pemulihan dan kepastian hukum.