logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sumber

undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasian

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016 tentang lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sumber

undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

Sumber

undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guru

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

Sumber

undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2018 tentang perusahaan umum (perum) damri

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos.

Sumber

undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
IndonesiaKeteranganSumber
Menteriadalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasian
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016 tentang lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang
Menteriadalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
Menteriadalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guru
Menteriadalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
Menteriadalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2018 tentang perusahaan umum (perum) damri
Menteriadalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos.undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 421
  • 422
  • 423
  • More pages
  • 1011
  • Next