logo
Beranda
GlosariumTentang
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem·
Kontak humas@bphn.go.id

© 2026 BPHN · JDIHN · v1.8.0 (69b99d0)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum R.I

Jl. Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telp +62-21 8091909 (hunting)

Faks +62-21 8011753

Email humas@bphn.go.id·bphn.humaskerjasamantu@gmail.com

Layanan

  • Pengaduan
  • Penilaian

Tentang

  • Beranda
  • FAQ
  • Kontak Kami

© 2026 BPHN

·
Prasyarat Penggunaan·Kebijakan Privasi·Status Sistem··v1.8.0 (69b99d0)
|
|

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2017 tentang perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil gross split

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Sumber

undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sumber

undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sumber

undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2022 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas negeri yogyakarta

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sumber

undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Sumber

undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran
IndonesiaKeteranganSumber
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2017 tentang perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil gross split
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2022 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas negeri yogyakarta
Menteriadalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran
Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran
  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 411
  • 412
  • 413
  • More pages
  • 1011
  • Next