Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Sumber

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Sumber

undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro kecil

Indonesia	Keterangan	Sumber
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.	undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.	undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.	undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro kecil

Glosarium

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Sumber

undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Sumber

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Sumber

undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sumber

undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sumber

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Term (Indonesia)

Menteri

Keterangan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro kecil

Indonesia	Keterangan	Sumber
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.	undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.	undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.	undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Menteri	adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro kecil