Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan mental masyarakat. Pokok-pokok pengaturannya meliputi: Kesehatan Jiwa — Didefinisikan sebagai kondisi optimal individu yang memungkinkan perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial secara seimbang sehingga mampu mengatasi tekanan, bekerja produktif, serta berkontribusi bagi masyarakat. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) — Individu yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, atau kualitas hidup yang berisiko mengalami gangguan jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) — Individu yang mengalami gangguan pikiran, perilaku, atau perasaan yang menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam fungsi kehidupannya. Upaya Kesehatan Jiwa — Segala kegiatan untuk mencapai derajat kesehatan jiwa yang optimal melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pemerintah Pusat — Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang bertanggung jawab atas kebijakan nasional di bidang kesehatan jiwa. Pemerintah Daerah — Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan dan pelayanan kesehatan jiwa di wilayahnya. Menteri Kesehatan — Pejabat yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, termasuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelayanan kesehatan jiwa. 👉 Intinya, undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan jiwa masyarakat secara komprehensif serta menjamin hak-hak ODMK dan ODGJ.

Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan mental masyarakat. Pokok-pokok pengaturannya meliputi: Kesehatan Jiwa — Didefinisikan sebagai kondisi optimal individu yang memungkinkan perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial secara seimbang sehingga mampu mengatasi tekanan, bekerja produktif, serta berkontribusi bagi masyarakat. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) — Individu yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, atau kualitas hidup yang berisiko mengalami gangguan jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) — Individu yang mengalami gangguan pikiran, perilaku, atau perasaan yang menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam fungsi kehidupannya. Upaya Kesehatan Jiwa — Segala kegiatan untuk mencapai derajat kesehatan jiwa yang optimal melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pemerintah Pusat — Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang bertanggung jawab atas kebijakan nasional di bidang kesehatan jiwa. Pemerintah Daerah — Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan dan pelayanan kesehatan jiwa di wilayahnya. Menteri Kesehatan — Pejabat yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, termasuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelayanan kesehatan jiwa. 👉 Intinya, undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan jiwa masyarakat secara komprehensif serta menjamin hak-hak ODMK dan ODGJ.