Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.
undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa baratadalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.
undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuanganadalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah.
peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintahadalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahananadalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.
undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpananadalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desaadalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.
undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdaganganadalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2018 kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstrukturaladalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyatadalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyatKumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.
undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa baratadalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.
undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuanganadalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah.
peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintahadalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahananadalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.
undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpananadalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desaadalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.
undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdaganganadalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2018 kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstrukturaladalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyatadalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat