Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Komite Etik

Keterangan

adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

Term (Indonesia)

Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat KIP

Keterangan

adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah

Term (Indonesia)

Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP

Keterangan

adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan

Term (Indonesia)

Komite Koordinasi

Keterangan

adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan

Term (Indonesia)

Komite Perdagangan Nasional

Keterangan

adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.

Sumber

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Term (Indonesia)

Komite Perdagangan Nasional

Keterangan

adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.

Sumber

undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Term (Indonesia)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Keterangan

adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2018 kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural

Term (Indonesia)

Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera

Keterangan

adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sumber

undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat

Term (Indonesia)

Komite Tapera

Keterangan

adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat

Term (Indonesia)

Komite Tapera

Keterangan

adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat

Indonesia	Keterangan	Sumber
Komite Etik	adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.	undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat KIP	adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah.	peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah
Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP	adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.	undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan
Komite Koordinasi	adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.	undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan
Komite Perdagangan Nasional	adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.	undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
Komite Perdagangan Nasional	adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.	undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan
Komite Stabilitas Sistem Keuangan	adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.	peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2018 kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural
Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera	adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.	undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat
Komite Tapera	adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.	peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat
Komite Tapera	adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.	peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat

Glosarium

Kumpulan istilah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

Gunakan pencarian untuk menemukan istilah, atau jelajahi abjad di bawah

Term (Indonesia)

Komite Etik

Keterangan

adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.

Sumber

undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

Term (Indonesia)

Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat KIP

Keterangan

adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah

Term (Indonesia)

Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP

Keterangan

adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.

Sumber

undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan

Term (Indonesia)

Komite Koordinasi

Keterangan

Sumber

undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan

Term (Indonesia)

Komite Perdagangan Nasional

Keterangan

adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.

Sumber

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Term (Indonesia)

Komite Perdagangan Nasional

Keterangan

adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.

Sumber

undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Term (Indonesia)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Keterangan

adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2018 kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural

Term (Indonesia)

Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera

Keterangan

adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sumber

undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat

Term (Indonesia)

Komite Tapera

Keterangan

adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat

Term (Indonesia)

Komite Tapera

Keterangan

adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sumber

peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat

Indonesia	Keterangan	Sumber
Komite Etik	adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.	undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat KIP	adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah.	peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah
Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP	adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.	undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan
Komite Koordinasi	adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.	undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan
Komite Perdagangan Nasional	adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.	undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
Komite Perdagangan Nasional	adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.	undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan
Komite Stabilitas Sistem Keuangan	adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.	peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2018 kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural
Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera	adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.	undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat
Komite Tapera	adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.	peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat
Komite Tapera	adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.	peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat